PENAJAM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong penataan penggunaan domain website perangkat daerah agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan sistem elektronik lingkup pemerintahan. Salah satunya melalui rencana peralihan domain Portal Informasi dan Layanan Pajak Daerah milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU dari .com menjadi .go.id.
Langkah tersebut dibahas melalui rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung Rabu (11/11/2026), di Ruang Rapat Bapenda PPU. Rapat ini melibatkan Diskominfo PPU, jajaran Bapenda, serta operator pengelola website untuk membahas kesiapan teknis dan tahapan peralihan domain.
Penyesuaian domain tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas digital pemerintah daerah sekaligus menata tata kelola sistem elektronik pada setiap perangkat daerah. Penggunaan domain .go.id diharapkan dapat memperjelas identitas website sebagai portal resmi milik instansi pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, peralihan domain tidak hanya menyangkut perubahan alamat website, tetapi juga memerlukan koordinasi teknis terkait pengelolaan sistem informasi, jaringan, server, hosting, serta keberlangsungan layanan website.
Karena itu, keterlibatan Diskominfo menjadi penting dalam memberikan arahan dan koordinasi teknis agar proses migrasi dapat berjalan terencana. Terlebih, website tersebut menjadi salah satu sarana penyediaan informasi dan pelayanan perpajakan daerah kepada masyarakat.
Rencana peralihan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, khususnya ketentuan penggunaan dan pengelolaan nama domain instansi pemerintah.
Melalui koordinasi tersebut, Diskominfo PPU bersama Bapenda diharapkan dapat memastikan proses penyesuaian domain berjalan dengan baik, termasuk mengantisipasi potensi kendala teknis yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan digital.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten PPU dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan layanan informasi pemerintahan yang lebih tertata dan terintegrasi. (YB/*DiskominfoPPU)