PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, secara resmi membuka Rapat Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dipusatkan di Hotel Ika, Kelurahan Petung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan Kejaksaan Negeri PPU, perwakilan Inspektorat, perwakilan ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), serta diikuti oleh pimpinan dari 39 perusahaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten PPU.
Dalam arahannya, Sekda Tohar menegaskan bahwa pelaksanaan TJSL atau Corporate Social Responsibility (CSR) bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan sebuah kewajiban hukum yang harus masuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
"Saya mengingatkan kembali, CSR bukan belas kasihan melainkan bagian dari kewajiban. Ketika ini merupakan kewajiban, maka hal tersebut termasuk dalam bisnis anggaran perusahaan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Seluruh manajemen pasti paham dan ini akan menjadi pembahasan dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan untuk tahun yang akan datang," ujar Tohar.
Tohar juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan alokasi CSR perusahaan untuk tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah telah menyampaikan daftar panjang (long list) program pembangunan kepada pihak perusahaan, yang nantinya perlu disaring menjadi daftar prioritas (short list) sesuai dengan kapasitas riil anggaran masing-masing perusahaan.
"Kita tutup buku 2026 sampai dengan Desember nanti. Andaikan di 2027 kita telah mampu mengkoneksikan ini, maka tanpa terkecuali seluruh perusahaan akan memiliki nama dan dapat mengibarkan bendera masing-masing untuk berkontribusi dan berpartisipasi nyata dalam kegiatan pembangunan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum TJSL, Abdul Rasyid, dalam pemaparannya menekankan agar forum tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh para pimpinan perusahaan sebagai corong komunikasi dan akuntabilitas program kemasyarakatan sesuai amanat undang-undang perseroan.
"Forum ini bukan hanya sekadar seremoni. Bapak-Ibu harus memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan program apa saja yang sudah dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang untuk mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk CSR," tegas Abdul Rasyid.
Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah dorongan penuh terhadap pemanfaatan Website TJSL untuk pelaporan berkala. Sistem pelaporan berbasis digital ini diharapkan dapat menggantikan metode konvensional (softcopy maupun hardcopy), sehingga memudahkan perusahaan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik baik Triwulan I, II, III, dan IV kepada Pemerintah Kabupaten PPU.
Kendati demikian, Forum TJSL tetap membuka ruang bagi para anggota untuk menyampaikan laporan periodik secara langsung kepada sektor perekonomian guna memastikan transparansi program yang telah maupun yang akan berjalan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap agar seluruh perusahaan dapat mengevaluasi pencapaian program hingga akhir Desember 2026, serta mengintegrasikan perencanaan program sosial perusahaan yang terkoordinasi dan terkendali dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban di tahun 2027 mendatang.