Logo Kabupaten Penajam Paser Utara
Diskominfo

Kab. Penajam Paser Utara

BerandaBeritaBERITA PEMKAB
BERITA PEMKABBerita Terkini

SEKDA PPU IKUTI RAPAT KOORDINASI MONITORING PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI IKN

ANDY ALFIYAN AW
1 menit baca
SEKDA PPU IKUTI RAPAT KOORDINASI MONITORING PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI IKN - Foto 1
SEKDA PPU IKUTI RAPAT KOORDINASI MONITORING PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI IKN - Foto 2
SEKDA PPU IKUTI RAPAT KOORDINASI MONITORING PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI IKN - Foto 3
SEKDA PPU IKUTI RAPAT KOORDINASI MONITORING PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI IKN - Foto 4
SEKDA PPU IKUTI RAPAT KOORDINASI MONITORING PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI IKN - Foto 5
Foto 1 dari 5
Dokumentasi Resmi Diskominfo Kab. Penajam Paser Utara•1 dari 5 Foto
0 Kali Dibaca
Statistik Artikel Berita
Terverifikasi
Total Pembaca
0
Waktu Baca
1 Menit
Tanggal Rilis
4 November 2026
Kategori
BERITA PEMKAB
"PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapelitbang, Ade Embong..."

PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapelitbang, Ade Embong Bulan, mengikuti rapat koordinasi monitoring perkembangan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), bertempat di ruang rapat sekda, pada Rabu (4/11/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah IKN.

Adapun dua agenda utama yang menjadi pembahasan meliputi monitoring tindak lanjut permohonan perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Nomor 1411 Tahun 2024 serta monitoring perkembangan proses pengajuan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Sabut.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta pihak terkait, guna mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan proses tindak lanjut penyelesaian permasalahan pertanahan, khususnya terkait perubahan SK MenLHK Nomor 1411 Tahun 2024 dan pengajuan HPL Pulau Sabut, dapat berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. (humas15/prokopimppu/*DiskominfoPPU)

Dok.Humas15

Topik:BERITA PEMKABPemerintah Kabupaten PPU