PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten PPU.
Menurutnya, PPU tidak hanya memiliki posisi strategis sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan IKN, tetapi juga menjadi gerbang, kawasan penyangga, sekaligus bagian dari superhub ekonomi IKN.
Hal tersebut disampaikan Mudyat Noor dalam Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertema Penajam Paser Utara Menata Masa Depan, Rabu (4/11/2026).
Ia mengatakan, PPU memiliki sejumlah keunggulan geografis dan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, di antaranya Kecamatan Sepaku sebagai lokasi kawasan inti pemerintahan IKN, Jembatan Pulau Balang, akses menuju Bandara VVIP IKN, Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Penajam, serta potensi pengembangan Kawasan Industri Buluminung.
Namun menurut Mudyat, keberadaan IKN tidak boleh hanya menjadi kebanggaan geografis bagi masyarakat PPU.
"Kehadiran IKN harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan," beber Mudyat Noor.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sambung dia, Pemkab PPU telah menetapkan arah pembangunan melalui RPJMD 2025–2029 dengan visi berkolaborasi membangun PPU yang unggul, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara.
Mudyat menjelaskan, terdapat tiga transformasi utama yang ingin diwujudkan, yakni transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta transformasi infrastruktur dan pemerataan wilayah.
Transformasi ekonomi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui pengembangan industri pengolahan, pertanian modern, perikanan, jasa, perdagangan, logistik, dan UMKM.
Sementara peningkatan kualitas SDM dilakukan agar masyarakat lokal memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil peluang dari perkembangan IKN.
"Kita tidak ingin anak-anak PPU hanya menjadi penonton pembangunan IKN. Mereka harus menjadi tenaga kerja terampil, profesional, wirausaha, dan pelaku ekonomi yang mampu mengambil peluang," tegasnya.
Di sisi lain, Mudyat mengakui keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.
Ia menyebutkan, APBD PPU yang pada 2025 berada di kisaran Rp2,4 triliun mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,9 triliun pada 2026. Sementara alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 tercatat sekitar Rp1,4 triliun atau turun sekitar 29,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut berdampak terhadap ruang gerak pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan penyediaan sarana prasarana.
Meski demikian, ia memastikan penyesuaian anggaran tidak berarti pembangunan dihentikan. Pemerintah daerah akan lebih selektif dalam menentukan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus menjawab tantangan fiskal ini dengan efisiensi, inovasi, kolaborasi, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif," katanya.
Mudyat juga menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, sekaligus mendorong investasi serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan strategi tersebut, ia berharap perkembangan IKN dapat menjadi penggerak ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat PPU. (Catatan Humas Setkab PPU/Bersambung...)