PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, mewakili Bupati PPU secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU tersebut diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PPU, dengan menghadirkan Nur Hady, selaku Pengawas Koperasi Kota Balikpapan, sebagai narasumber, diikuti para pengurus dan pengawas KDMP dari seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten PPU.
Dalam laporannya, Ketua Panitia, Muhammad Yusuf Basra, menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas sumber daya manusia para pengurus dan pengawas koperasi agar mampu menjalankan organisasi secara profesional.
Ia menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis desa dan kelurahan. Namun, pembentukan koperasi tidak hanya sebatas pemenuhan aspek legalitas dan kelembagaan, melainkan harus diikuti dengan kegiatan usaha yang produktif, pengelolaan yang profesional, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
Menurut Muhammad Yusuf Basra, keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya pengurus dan pengawas yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan organisasi serta mengembangkan kegiatan usaha koperasi.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Balikpapan. Materi yang diberikan mencakup kebijakan percepatan operasional KDMP, penguatan kelembagaan, tata kelola koperasi, administrasi dan keuangan, serta strategi pengembangan usaha. Selain itu, kegiatan juga menjadi sarana diskusi dan konsultasi bagi para pengurus untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di desa dan kelurahan masing-masing.
Sementara itu, Sekda PPU, Tohar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KDMP memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi pada umumnya. Menurutnya, pembentukan KDMP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan menggerakkan perekonomian rakyat dan membangun ekosistem ekonomi dari tingkat bawah.
Ia menegaskan bahwa keberadaan KDMP yang secara kelembagaan telah terbentuk dan memiliki struktur kepengurusan harus segera ditindaklanjuti dengan kesiapan sumber daya manusia serta kegiatan usaha yang nyata.
“Secara kelembagaan koperasi ini sudah terbentuk, strukturnya sudah terisi, sudah ada akta notaris dan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang tinggal bagaimana kita mengisi kapasitas para pengurus dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tohar menekankan pentingnya fungsi manajemen koperasi yang dimulai dari perencanaan. Menurutnya, setiap koperasi harus mampu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing sebelum menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan.
“Pengurus harus jeli melihat kondisi dan karakteristik wilayah, sehingga unit usaha yang dibangun benar-benar sesuai dengan potensi ekonomi desa atau kelurahan dan memiliki keberlanjutan. Kepekaan kita dalam menangkap fenomena lingkungan berdasarkan eksistensi KDMP masing-masing menjadi penting. Ini berkaitan dengan keberlanjutan unit usaha yang akan kita buka,” jelasnya.
Tohar turut mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan dan pengendalian dalam koperasi. Menurutnya, pengawas tidak boleh hanya melakukan evaluasi setelah muncul persoalan, tetapi harus aktif melakukan pengendalian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan usaha.
“Jangan menunggu nanti. Kalau ada sesuatu yang ganjil dalam manajemen koperasi, segera lakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pengurus. Pengawasan yang efektif itu ada pada pengendalian,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mengelola koperasi berarti mengelola kepercayaan sekaligus sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan harus dipertanggungjawabkan.
“Yang kita kelola ini adalah kepercayaan dan sumber daya yang dapat dikonversi dengan rupiah. Karena itu, sikap kehati-hatian menjadi sangat penting dan pada akhirnya semua harus dapat kita pertanggungjawabkan,” pesannya. (Yb/*DiskominfoPPU)