PENAJAM – Ratusan warga pesisir Kelurahan Jenebora berbondong-bondong memadati kantor kelurahan setempat sejak pagi demi mendapatkan layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan administrasi kependudukan (adminduk), Kamis (12/11/2026). Kehadiran tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dikoordinasikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Andi Bachtiar Latief, ini disambut antusias karena membebaskan warga dari beban biaya transportasi laut yang mencekik.
Selama ini, kondisi geografis Kelurahan Jenebora dan Gersik yang terisolasi menjadi tantangan berat bagi masyarakat saat hendak mengurus dokumen kependudukan ke pusat kabupaten di Penajam. Warga dihadapkan pada dua pilihan sulit, menyeberangi laut dengan biaya sewa speedboat yang mahal atau menunggu jadwal kapal reguler, serta menempuh jalur darat memutar yang memakan waktu hingga 2 sampai 3 jam perjalanan.
Dilema ini kian dirasakan warga yang mayoritas menggantungkan hidup sebagai nelayan dan pekerja perusahaan. Mengurus dokumen ke kota berarti harus rela kehilangan penghasilan harian karena tidak melaut, atau harus mengajukan izin khusus dari tempat kerja.
Lurah Jenebora, Hasri Tausik, mengungkapkan bahwa layanan jemput bola ini merupakan pelaksanaan kali kedua akibat membludaknya antusiasme warga. Pada kegiatan perdana yang sebelumnya menggabungkan tiga kelurahan sekaligus Jenebora, Gersik, dan Pantai Lango masih banyak warga yang belum terlayani akibat keterbatasan waktu.
"Warga kami sangat terbantu. Jika harus ke Penajam untuk mengurus dokumen, biaya sewa speedboat dan transportasi lainnya bisa mencapai Rp500 ribu, itu pun dengan catatan urusannya selesai dalam sehari. Mengingat banyak warga kami yang kurang mampu, mereka terus menanyakan ke kelurahan kapan petugas Disdukcapil turun lagi. Kami sangat bersyukur dan berharap hari ini seluruh warga bisa tuntas teraktivasi IKD dan adminduknya," jelas Asri.
Rasa lega serupa diungkapkan Rosma, warga RT 02 Jenebora. Ia langsung memanfaatkan kesempatan ini agar tidak lagi terbebani ongkos perjalanan dan waktu yang terbuang. "Mumpung petugasnya datang langsung ke Jenebora, kami segera mengurus adminduk sekarang. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ke Penajam dan keluar biaya besar," ujarnya.
Selain memangkas hambatan jarak dan biaya, percepatan aktivasi IKD ini menjadi sangat mendesak karena berstatus sebagai syarat mutlak untuk mengakses portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Ketua RT 08 Jenebora, Destriani, menekankan pentingnya pendampingan khusus di lapangan bagi warga lanjut usia (lansia).
"Mayoritas warga di sini sudah berusia lanjut. Banyak di antara mereka yang tidak bisa mengoperasikan ponsel pintar, bahkan tidak memilikinya sama sekali. Oleh karena itu, pendampingan pendaftaran IKD maupun Perlinsos baik melalui agen Perlinsos maupun secara mandiri sangat krusial agar hak warga tetap terpenuhi," tutur Destriani.
Kesuksesan layanan digital di wilayah pesisir ini tidak lepas dari kolaborasi solid antarperangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil PPU berfokus pada pelayanan teknis adminduk dan aktivasi IKD, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU mendukung penuh penguatan penyebarluasan informasi publik sekaligus penyediaan infrastruktur jaringan internet guna menjaga stabilitas akses layanan digital selama kegiatan berlangsung.(Wan*/DiskominfoPPU)










