PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun membuka secara resmi sosialisasi kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah serentak Tahun 2024, Jum'at (13/09/2024). Kegiatan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU yang diikuti ratusan ASN perwakilan perangkat daerah wilayah PPU. Termasuk Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten PPU yang hadir di Gedung Graha Pemuda.
Saat sambutan, Makmur mengatakan bahwa sosialisasi tersebut sangat penting karena merupakan salah satu bentuk komitmen bersama untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjelang Pemilu Tahun 2024.
“Netralitas bagi ASN ini sangat penting karena ASN tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Bukan hanya ASN, tetapi semua bagi mereka yang digaji menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib netral atau tidak terlibat dalam kegiatan politik,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, walaupun pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN, Ia juga meminta kepada masyarakat termasuk para media massa, khususnya di lingkup PPU, ikut membantu dalam melakukan pengawasan terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan politik.
“Saya minta bantuannya jika melihat ASN PPU terlibat dalam kegiatan politik, laporkan kepada saya atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sertakan bukti berupa foto atau bukti lainya untuk kita berikan sanksi,” ujarnya.
Ia mengharapkan dalam sosialisasi netralitas ini, bukan menjadi sebuah kewajiban hukum saja, melainkan juga etika dan tanggung jawab moral oleh seluruh ASN dan aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali. Netralitas, sambungnya, menjamin bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selama proses pemilihan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
"Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemda (Pemerintah Daerah) PPU ingin mengedukasi dan menyegarkan kembali pemahaman ASN tentang aturan dan pedoman yang mengatur netralitas ASN dan aparat pemerintah desa. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana cara menjaga netralitas, serta menangani potensi yang mungkin muncul pada masing-masing tahapan Pilkada," ucap Makmur.
Ia berpesan bahwa aturan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya dan ASN harus bisa menjadi teladan dalam hal profesionalisme dan integritas. Setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas, ungkapnya, tidak hanya akan merusak kredibilitas sebagai aparat pemerintah tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Mari kita jaga integritas kita, pastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 berjalan dengan Jurdil (jujur dan adil) dan Luber (langsung, bebas, rahasia). Dengan komitmen dan kerja sama kita, saya yakin kita dapat menciptakan proses pemilihan yang bersih dan demokratis,” pungkasnya. (Zan/*DiskominfoPPU)
