BANDUNG – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menerima penghargaan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Penghargaan ini diberikan atas dukungan Pemerintah Kabupaten PPU terhadap kelancaran kegiatan usaha hulu migas, keselamatan jalur pipa, serta pengembangan lapangan migas di wilayah PPU.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, kepada Bupati PPU Mudyat Noor dan sejumlah kepala daerah di wilayah kerja SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul)—termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.
Prosesi penyerahan berlangsung dalam rangkaian acara Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalsul Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 28–29 Oktober 2026.
Usai menerima penghargaan, Mudyat Noor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SKK Migas atas pengakuan terhadap komitmen Pemkab PPU. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus memperkuat koordinasi dengan SKK Migas serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Terima kasih kepada SKK Migas. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kegiatan usaha hulu migas yang aman dan berkelanjutan,” ujar Mudyat Noor.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan, sehingga keberadaan industri hulu migas tidak hanya menopang ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah PPU.
“Kami berharap kerja sama ini terus berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek keselamatan, pengembangan wilayah operasi, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Eka juga mengingatkan seluruh KKKS agar senantiasa menjaga komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah, menyampaikan informasi kegiatan secara transparan, serta merespons berbagai persoalan di wilayah operasi secara cepat dan sungguh-sungguh.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, SKK Migas, dan pelaku industri untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi informasi terkait operasional migas dan penerimaan daerah.
“Kami berharap pengembangan industri migas tidak hanya berfokus pada eksplorasi dan produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri turunan, seperti petrokimia dan oleokimia, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi,” pungkas Rudy.(Prokopim/DiskominfoPPU)