BALIKPAPAN – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa harus berlandaskan kebutuhan riil masyarakat, skala prioritas, serta manfaat yang dihasilkan.
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah desa dituntut lebih cermat dan bijaksana dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Mudyat Noor saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan, Jumat malam (13/11/2026).
Menurut Mudyat, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan bagaimana pemerintah desa mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia secara lebih cerdas, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Jangan sampai kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya karena kegiatan tersebut sudah biasa dilakukan setiap tahun, tanpa melihat apakah kegiatan itu benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Ia mengatakan, setiap pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata, skala prioritas, urgensi, serta dampak yang dihasilkan.
Pemerintah desa juga diminta menghindari pengadaan barang yang kurang mendesak, kegiatan yang tidak memberikan manfaat signifikan, maupun belanja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Mudyat menambahkan, desa memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program pembangunan harus direncanakan secara matang, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa tidak terjebak pada pola pikir bahwa keberhasilan pemerintahan desa diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang dihabiskan.
"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan desa," ujarnya.
Lebih lanjut, Mudyat berharap seluruh desa di Kabupaten PPU dapat mengembangkan potensi dan keunggulan masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan hingga kerajinan khas desa.
Menurutnya, pengembangan potensi lokal tersebut perlu diarahkan agar mampu menciptakan sumber ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi desa.
"Saya berharap seluruh kepala desa dapat bekerja sama dan mulai mengembangkan keunggulan masing-masing desa. Misalnya, ada desa yang unggul di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kerajinan khas desa. Potensi ini harus dikembangkan sehingga bisa menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi desa," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta para camat dan perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pemerintah desa. Hal ini penting agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut, kapasitas aparatur desa semakin meningkat, khususnya dalam memahami regulasi dan menerapkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Atas terselenggaranya kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta seluruh 88 peserta yang telah mengikuti Bimtek dengan baik.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten I Setkab PPU, Nicko Herlambang, Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, Kepala Bapenda, Tur Wahyu, Kepala Inspektorat, Budi Santoso, Plt. Kepala Bappelitbang, Ade Embong, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten PPU.(Humas17vs6)







