BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Drs. H. Tohar, MM., Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan tersebut diikuti sebanyak 88 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, serta kepala urusan (KAUR) dan kepala seksi (KASI) yang membidangi pengadaan barang dan jasa dari empat kecamatan di Kabupaten PPU.
Dalam sambutannya, Sekda Tohar menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang serta berpedoman pada dokumen anggaran yang telah ditetapkan. Menurutnya, setiap proses pengadaan tidak boleh dilakukan di luar perencanaan maupun sekadar menyesuaikan anggaran setelah barang atau kegiatan dilaksanakan.
“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari tahapan implementasi rencana pembangunan desa yang sebelumnya telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Karena itu, kepala desa beserta seluruh perangkatnya dituntut memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan agar setiap belanja desa benar-benar sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sekda Tohar juga mengingatkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab besar sebagai pengguna anggaran sekaligus pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap perintah pencairan anggaran harus didukung bukti administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang memadai, termasuk perkembangan pekerjaan serta kelengkapan dokumen dari penyedia barang dan jasa.
Menurutnya, fungsi bendahara dalam melakukan konfirmasi dan pengujian terhadap perintah pencairan anggaran merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang harus dipahami bersama, bukan dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
“Pastikan kegiatan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga progres pekerjaannya. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program maupun pembayaran kepada penyedia jasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda menyoroti kondisi kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas dan turut berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan desa. Ia menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa (DD) untuk PPU pada tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp25 miliar menjadi Rp9 miliar.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus disikapi melalui penguatan skala prioritas serta penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar program yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan.
“Pendekatan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas menjadi penting. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan bimtek ini, Sekda berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman teknis, menggali informasi langsung dari narasumber, serta menyelesaikan berbagai persoalan dan keraguan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU Tita Deritayati, S. Sos., MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa agar mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Selain meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur, bimtek ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan pengadaan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi serta memitigasi risiko kesalahan administrasi, dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ungkap Tita.
Melalui pelaksanaan bimtek ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh, sehingga mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi, menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas05/IP/prokopimppu)







