PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil guna memperkuat pengawasan kualitas operasional sekaligus mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti jajaran Pemkab PPU dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II, Kantor Bupati PPU, Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hadi Saputro, serta dihadiri sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Sekda PPU Tohar menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, pelibatan aktif perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya sangat krusial agar proses inspeksi berjalan terarah dan optimal.
"Keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya diperlukan agar proses inspeksi dan pengawasan dapat berjalan secara terarah dan optimal," ujar Tohar.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab PPU kini memiliki acuan teknis untuk melaksanakan penilaian di lapangan dalam waktu dekat. Inspeksi tersebut akan berpedoman pada 14 indikator utama yang meliputi aspek keamanan pangan dan sanitasi dengan bobot 65 persen, aspek legalitas dan dokumen resmi, aspek kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas penunjang dan keselamatan.
Adapun titik penilaian di lapangan secara rinci mencakup kualitas air bersih, kondisi kompor, sistem rantai dingin, sanitasi dasar, pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan dapur, kebersihan gedung penyimpanan, dan standar kemasan. Penilaian juga meliputi kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikat halal, sertifikat kepala dapur, kompetensi juru masak, fasilitas pengawasan, koneksi internet untuk kendali mutu, hingga ketersediaan alat pemadam api ringan.
Dengan segera diterapkannya inspeksi berbasis 14 indikator tersebut, Pemkab PPU berharap standar operasional SPPG di daerah dapat terjaga dengan baik. Langkah strategis ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi aspek perbaikan, sehingga layanan gizi bagi masyarakat penerima manfaat dalam Program MBG benar-benar aman, higienis, dan tepat sasaran. (Prokopim/DiskominfoPPU)