PENAJAM - Jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Direktur Perusda Air Minum Danum Taka (PDAM), perwakilan Pertamina, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta unsur pimpinan DPRD PPU, melaksanakan peninjauan lapangan secara langsung ke lokasi embung kering di Kelurahan Lawe-Lawe, Senin (2/11/2026).
Peninjauan ini dilakukan guna merespons darurat kekeringan akibat dampak iklim sekaligus memitigasi ancaman fenomena kekeringan ekstrem berkepanjangan yang diprediksi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada periode mendatang.
Direktur Perusda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, menjelaskan bahwa peninjauan difokuskan pada lahan seluas kurang lebih 200 hektare milik Pertamina yang dipinjam pakaikan, di mana area embung seluas 17 hektare menjadi fokus utama penanganan darurat.
Ia memaparkan kondisi riil krisis air baku di berbagai wilayah PPU saat ini. Unit Sotek telah kering total dan tidak beroperasi selama lima bulan, sementara wilayah Babulu berada dalam kondisi kritis. Di sisi lain, kapasitas produksi Unit Waru mengalami penurunan hingga hampir 50 persen, disusul kondisi Sungai Lawe-Lawe yang turut mengering.
"Hari ini kami menginisiasi peninjauan ini untuk memberikan penjelasan sekaligus menangkap informasi dari BRIN dan BMKG. Kita akan mendapatkan curah hujan lumayan besar pada periode November ini sampai dengan Februari 2027. Setelah itu, kita akan kembali dihantam kemarau panjang mulai Maret sampai triwulan pertama tahun 2028, yang diprediksi jauh lebih parah dibanding saat ini," ujar Abdul Rasyid.
Ia merinci, jika fenomena El Nino saat ini memicu kenaikan suhu permukaan air laut di Asia Pasifik sekitar 83 persen, maka periode Maret hingga 2028 mendatang diperkirakan mencapai 93 hingga 98 persen.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mengoptimalkan pemanfaatan tampungan air seluas 17 hektare dengan kedalaman 4 meter. Saat ini, pekerjaan pengerukan telah berjalan berkat dukungan Dinas PU, serta bantuan dana operasional bahan bakar sebesar Rp350 juta dari Pertamina. Namun, dalam dua bulan terakhir, seluruh pembiayaan masih ditanggung secara mandiri oleh PDAM.
"Harapan kami, sembari menunggu pembahasan anggaran di DPRD dan pemerintah, pembiayaan ini dapat dibantu dari semua sumber, terutama dari pemerintah. Kami juga mengundang pihak DPRD agar memberikan dukungan penuh, sebab banyak masyarakat yang mempertanyakan kondisi air bersih kita," tambahnya.
Abdul Rasyid menegaskan, jika embung seluas 17 hektare dengan kedalaman 4 meter ini berhasil dioptimalkan dengan kapasitas pompa 100 liter/detik, maka cadangan air tersebut diperkirakan mampu bertahan hingga 8 bulan. Tanpa pengerjaan dalam sisa waktu 4 bulan ke depan sesuai estimasi BMKG, masyarakat diimbau bersiap menghadapi kesulitan air bersih yang lebih berat, di mana saat ini sebagian warga harus merogoh kocek hingga Rp150.000 setiap dua hari sekali untuk membeli air tandon.
Ia juga meluruskan agar langkah PDAM tidak salah diinterpretasikan. PDAM mendorong agar penambahan anggaran dialokasikan langsung ke Dinas PU khususnya bidang pengairan untuk layanan dasar ibukota kabupaten, mengingat status keuangan PDAM yang tidak menerima penyertaan modal dalam lima tahun terakhir.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab PPU, Hadi Saputro, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mengkaji berbagai alternatif teknis guna memastikan ketersediaan air minum bagi masyarakat.
"Kemarin suplai dari Petung yang dihasilkan dari Lawe-Lawe dibackup dari Waru melalui sistem interkoneksi pipa terusan yang kami coba pada Januari dan Februari lalu. Untuk wilayah Penajam sendiri, ada banyak usulan alternatif seperti Embung Lawe-Lawe, Embung PVC, dan lainnya. Apapun itu, secara teknis jika bisa kita kelola akan kita kelola, meski biaya treatment-nya tidak murah," ungkap Hadi Saputro.
Ia menambahkan, momentum musim hujan dalam empat hingga lima bulan ke depan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memaksimalkan tangkapan air melalui pendalaman embung. Pemerintah daerah berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembiayaan proyek ini dapat segera digelontorkan demi kemaslahatan masyarakat menghadapi potensi krisis di tahun 2028.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyatakan komitmen lembaganya sebagai representasi masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah taktis penanganan krisis air yang diinisiasi oleh PDAM dan PUPR.
"Sebagai representasi masyarakat, setiap hari kami menerima keluhan warga terkait air yang mati serta beban biaya pembelian air tandon yang mencapai Rp150 ribu per tandon dengan sistem antrean. Menyimak proyeksi kondisi ke depan yang jauh lebih parah, tentu tidak ada pilihan dan tawar-menawar bagi pemerintah dan DPRD," tegas Muhammad Bijak.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengajak seluruh jajaran legislatif untuk mendiskusikan upaya dukungan penuh terhadap program penanganan darurat dari PUPR. Mengingat proses penganggaran pada APBD Perubahan dinilai terlalu mendesak, pihaknya memproyeksikan agar solusi konkret ini dapat dimaksimalkan melalui pembahasan APBD Murni 2027.
"Tentu dengan catatan, mengingat kondisi fiskal daerah kita yang tidak begitu baik untuk tahun 2027, penanganan ini harus berjalan seefektif dan seefisien mungkin," pungkasnya.(Wan*/DiskominfoPPU)