PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan vital masyarakat dan penopang utama ketahanan pangan.
Langkah ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam audiensi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, di Kantor BWS Kalimantan IV Samarinda, belum lama ini.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam menyatukan program kerja pusat dan daerah, agar pelaksanaan pembangunan di sektor pengelolaan air lebih terarah, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas PUPR PPU, Muhajir, bersama sejumlah pejabat teknis terkait. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya dukungan teknis lintas perangkat daerah untuk memastikan sinkronisasi program dapat berjalan sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam pertemuan itu, Bupati PPU memaparkan berbagai kebutuhan prioritas daerah. Pertama, terkait peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, khususnya di Daerah Irigasi (DI) Labangka, Kecamatan Babulu, yang telah ditetapkan sebagai sentra pertanian sekaligus lumbung pangan Kalimantan Timur. Menurut Mudyat, penyediaan infrastruktur irigasi yang memadai akan memperkuat produktivitas pertanian, sekaligus menjaga stabilitas pangan di tengah meningkatnya kebutuhan regional maupun nasional.
Kedua, penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan padat penduduk di PPU. Mudyat mencontohkan kondisi di Sungai Lawe-Lawe dan Sungai Labangka, yang sering meluap akibat penyempitan dan pendangkalan badan sungai. Kombinasi curah hujan tinggi dengan pasang air laut kerap menimbulkan genangan luas hingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Normalisasi badan sungai sudah sangat mendesak. Kapasitas tampung yang menurun membuat banjir mudah terjadi, padahal wilayah terdampak merupakan kawasan permukiman padat,” tegas Mudyat.
Ketiga, Bupati PPU menyoroti abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan, terutama di Kelurahan Tanjung Tengah. Abrasi ini, jika dibiarkan, dapat mengancam keberadaan permukiman, merusak infrastruktur publik, dan menghantam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, ia menilai pembangunan infrastruktur pengendali abrasi pantai perlu segera diprioritaskan.
Selain itu, Mudyat menekankan percepatan pembangunan infrastruktur air baku. Ia mengusulkan pembangunan bendungan Lawe-Lawe, intake Sungai Riko-Kernain, serta jaringan pipa transmisi yang terhubung dengan sistem PDAM. Menurutnya, proyek ini sangat penting karena masih ada beberapa wilayah di PPU yang belum mendapatkan layanan air bersih.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Masih ada masyarakat PPU yang belum mendapatkan akses merata. Karena itu, kami berharap program Balai Sungai dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Bupati PPU juga menegaskan bahwa posisi PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut adanya percepatan pembangunan infrastruktur air. Sebagian wilayah PPU bahkan masuk ke dalam kawasan inti IKN, sehingga pembangunan di sektor ini tidak hanya menyangkut kepentingan lokal, tetapi juga kepentingan nasional.
“Pembangunan infrastruktur air di PPU harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar mendukung IKN. Bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tapi juga untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat serta pemerataan pembangunan,” ungkapnya.
Mudyat berharap sejumlah program prioritas dapat terealisasi pada tahun 2026, bertepatan dengan agenda pembangunan tahap lanjutan IKN.
Kepala BWS Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, menyambut baik seluruh usulan Pemkab PPU. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan lintas sektor terkait merupakan kunci dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan air di PPU.
“Usulan Pemkab PPU akan menjadi bahan catatan penting untuk kami tindak lanjuti, terutama dalam penyusunan program yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, perlu juga dilakukan review agar usulan tersebut dapat selaras dengan program kerja Balai Wilayah Sungai,” jelasnya.
Andri menambahkan, BWS Kalimantan IV berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis di bidang normalisasi sungai, penguatan irigasi pertanian, penanganan abrasi pantai, serta pengembangan infrastruktur air baku.
“Kami siap bersinergi dengan Pemkab PPU demi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan layanan dasar air bersih, sekaligus memastikan wilayah penyangga IKN memiliki ketahanan infrastruktur yang kuat,” pungkasnya. (hms13/*DiskominfoPPU)
