PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas instansi untuk mempercepat pembangunan daerah. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Strategis Daerah, ia mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya bergantung pada APBD, terlebih dengan adanya rencana pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp100 triliun tahun depan.
Rakor ini dihadiri Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, para asisten, seluruh perwakilan OPD, camat, lurah, dan kepala desa di lingkup PPU.
Dalam arahannya, Mudyat menekankan bahwa seluruh OPD harus kreatif mencari sumber pendanaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan, sebagian besar anggaran daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, sementara tantangan ke depan semakin berat.
Mudyat mengungkapkan adanya informasi bahwa tahun depan pemerintah pusat akan memangkas dana transfer ke daerah secara nasional sebesar Rp100 triliun. Dampaknya, setiap kabupaten/kota berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp150–200 miliar.
“Ini tantangan besar bagi kita. Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi. SKPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa melihat dulu besar kecilnya anggaran. Nanti kita cari sumber pendanaan, apakah dari APBN, provinsi, atau pihak ketiga,” tegasnya.
Ia mencontohkan, meski APBD PPU hanya sekitar Rp2,7 triliun, pembangunan di daerah bisa bernilai setara Rp5–10 triliun per tahun jika SKPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi.
“Di setiap kementerian ada program yang bisa dibawa ke daerah. Kita mungkin hanya menerima manfaat, tapi yang penting masyarakat menikmatinya,” ujarnya.
Beberapa program yang bisa dimanfaatkan dari kementerian, kata Mudyat, antara lain bantuan pembangunan sekolah, pengadaan buku, penyediaan laptop untuk digitalisasi pendidikan, hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan tenaga pendidik. Langkah ini dinilai dapat meringankan beban APBD sekaligus mempercepat pemerataan pelayanan dasar.
“Kalau SKPD kita aktif, anggaran yang kelihatan kecil bisa menghasilkan pembangunan besar. Jangan hanya perjalanan dinas untuk hadir di acara, tapi pulang tidak bawa hasil. Harus ada manfaatnya,” tegasnya.
Selain kementerian, Mudyat mendorong SKPD menjalin hubungan erat dengan dinas terkait di tingkat provinsi. Menurutnya, banyak program provinsi bisa dilaksanakan di PPU jika komunikasi terjalin baik. Ia menekankan, provinsi tidak akan mengetahui kebutuhan daerah jika SKPD pasif mengusulkan.
Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK.
“Anggaran PKK terbatas, tapi SDM-nya ada. Mereka bisa dilibatkan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar lagi dari dinas,” jelasnya.
Dengan posisi strategis PPU yang dekat dengan Balikpapan dan Samarinda, Mudyat optimistis koordinasi dengan provinsi dan pusat dapat lebih mudah dilakukan.
Mudyat meminta pasca peringatan HUT RI ke-80, seluruh SKPD mulai mengkolaborasikan kegiatan dengan kementerian dan provinsi, memanfaatkan peluang bantuan, dan mendata kebutuhan prioritas masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Yang kita ambil adalah manfaat untuk masyarakat. Kalau kita bisa menarik bantuan dari kementerian hingga ratusan miliar, itu sudah sangat membantu pembangunan daerah,” tandasnya.
Sumber Berita : https://www.beritasatu.com/network/mediakaltim/650883/bupati-ppu-dorong-opd-manfaatkan-program-kementerian-dan-provinsi
.
