Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali memperkuat koordinasi lintas unsur pimpinan daerah melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat Kantor Setkab PPU dan dipimpin oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, pada Jumat (21/11/2025). Rakor tersebut menjadi wadah bersama dalam memastikan keselarasan kebijakan pusat dengan program pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri jajaran lengkap unsur Forkopimda, di antaranya Kapolres PPU Andreas Alek Danantara, Dandim 0913 PPU Andika Gassakti, Kepala Kejaksaan Negeri PPU Devi Love Marbuhal Oktaria Hutapea, Ketua Pengadilan Negeri PPU Hartati Ari Suryanawati, Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekda PPU Tohar, Asisten II Sodikin, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kepala Dinas KUKM Perindag.
Dalam arahannya, Bupati Mudyat menekankan pentingnya penyelarasan program Asta Cita Nasional dengan agenda pembangunan di daerah. Ia memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas seperti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pengendalian inflasi, serta langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem.
“Rakor ini menjadi sarana memperkuat kolaborasi kita bersama Forkopimda, agar seluruh program yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang kita rancang di daerah dapat berjalan seirama dan tepat sasaran,” ujar Mudyat.
Ia juga menjelaskan bahwa Program MBG di PPU telah menunjukkan progres signifikan dengan distribusi mencapai 7.257 porsi untuk siswa TK hingga SMA/SMK di Kecamatan Sepaku dan Penajam. Pemerintah daerah, kata Mudyat, terus bekerja memastikan pelaksanaan program tersebut mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Mudyat menegaskan perlunya dukungan maksimal dari perangkat daerah. Ia mendorong agar koperasi ini menjadi motor kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, memaparkan langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem. Berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri, BPBD bersama TNI, Polri, dan unsur terkait telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta simulasi penanganan bencana.
“Antisipasi ini penting agar kita bisa merespons situasi secara cepat dan tepat. Simulasi sudah dilaksanakan sebagai upaya memastikan kesiapan personel maupun peralatan di lapangan,” ujarnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten PPU menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan stabilitas daerah, serta mengawal pelaksanaan program strategis agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(DiskominfoPPU)
