JAKARTA — Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang dipimpin oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor beraudiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Pertemuan ini fokus mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sawit sebagai kunci utama penguatan kemandirian fiskal daerah.
Bupati Mudyat Noor menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis AKPSI untuk mengamankan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat demi mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit. Menurutnya, kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit sangat besar terhadap daya dukung fiskal daerah, namun manfaatnya harus lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Optimalisasi DBH sawit ini sangat mendesak. Khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini terdampak oleh aktivitas perkebunan,” tegas Bupati Mudyat Noor. “Masyarakat di daerah penghasil sawit juga harus merasakan manfaat yang seimbang dari kekayaan sumber daya alam ini, terutama melalui perbaikan akses dan fasilitas umum.”
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran AKPSI adalah wadah penting untuk kolaborasi antara daerah dan pusat dalam memperkuat kemandirian fiskal yang berbasis pada sektor perkebunan.
Dirjen Otda Akmal Malik menyambut baik inisiatif AKPSI. Ia menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perkebunan sawit berjalan berkelanjutan.
“Regulasi berbasis data sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian/lembaga terkait. Hal ini termasuk dalam mendukung usulan para kepala daerah terkait optimalisasi DBH sawit,” ujar Akmal Malik.
Lebih lanjut, Akmal menyoroti tantangan yang harus diatasi dalam tata kelola perkebunan sawit, mulai dari penguatan kelembagaan petani, penanganan keterbatasan infrastruktur, hingga pemenuhan tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan.
Menutup audiensi, Dirjen Otda berkomitmen untuk mendukung penuh upaya AKPSI dalam memajukan kemandirian fiskal daerah. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui sinkronisasi regulasi dan fasilitasi audiensi lanjutan dengan kementerian terkait lainnya.
Audiensi yang berlangsung di Gedung F Lantai 8 Kemendagri ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah anggota AKPSI, termasuk Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, dan Bupati Mamuju, beserta jajaran pengurus AKPSI lainnya.(Humprot/DiskominfoPPU)
