PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menghadiri langsung kegiatan high level meeting percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, sekaligus menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Kegiatan ini berlangsung di Aula lantai I Kantor Bupati, Senin (4/08/2024).
Acara ini juga dihadiri Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Kepala Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, Direktur Utama yang diwakili oleh Direktur Kredit PT. BPD Kaltim Kaltara, unsur pimpinan perangkat daerah, Pimpinan Bank Kaltimtara kantor cabang Penajam, dan para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati PPU, Mudyat Noor menyampaikan bahwa KKPD merupakan suatu terobosan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk efektivitas belanja di daerah. Ini juga merupakan salah satu langkah strategis yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan dukungan dari Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia, untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam belanja pemerintah daerah.
“saya harapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini bisa mempermudah dan memperlancar urusan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam supaya bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekaligus mengontrol belanja di masing-masing SKPD” ujar Mudyat.
Ia menambahkan melalui penggunaan KKPD transaksi belanja pemerintah dapat dilakukan secara non-tunai, lebih cepat, akurat, dan tercatat dengan baik. Sehingga relevan dengan semangat good governance dan penguatan digitalisasi sistem keuangan daerah, yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
Tak lupa juga Bupati PPU memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPD Kaltimtara atas komitmennya dalam memberikan pelayanan serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
“melalui kerjasama ini, kami dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak perbankan, dalam hal ini Bankaltimtara menjadi kunci utama keberhasilan implementasi KKPD” ucap Mudyat.
Lebih lanjut, Ia mengajak seluruh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan fasilitas KKPD ini secara optimal dan bertanggung jawab.
“jadikan KKPD sebagai alat bantu pengelolaan keuangan yang profesional dan tertib administrasi. Semoga langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tutupnya. (Win/DiskominfoPPU).
