Disdikpora juga tengah mengkaji opsi lain, yakni pencairan berbasis nota pembelian terlebih dahulu.
Skema itu memungkinkan wali murid melakukan belanja lebih dulu, kemudian diganti setelah menunjukkan bukti pembelian.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam program itu adalah asas kesetaraan.
Menurut Andi, Kartu Penajam Cerdas tidak akan dibatasi berdasarkan status ekonomi siswa. Artinya, semua siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP akan menerima manfaat, tanpa melihat latar belakang kemampuan finansial keluarga.
Dengan pendekatan itu, Pemkab PPU berharap bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Sekaligus meringankan beban orangtua dalam mempersiapkan keperluan pendidikan dasar anak-anak mereka.
“Ini adalah bentuk pemerataan. Kita tidak lagi memilah siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Semua anak berhak mendapatkan fasilitas yang sama agar bisa memulai pendidikan dengan baik,” tegasnya. (ami/rd)
Sumber Photo : https://kaltimpost.jawapos.com
